Grobogan - Mabes Indonesia,Tahun ajaran baru 2025/2026 telah dimulai, namun upaya pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku pendidikan di Kabupaten Grobogan masih menghadapi tantangan besar.
Berdasarkan data terbaru, per pekan pertama Agustus 2025, jumlah ATS di Grobogan tercatat sebanyak 11.778 anak. Angka ini menunjukkan bahwa program penanganan yang telah dirintis masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam hal keterlibatan lintas sektor.
Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Grobogan, Sutomo, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil pemutakhiran data setelah tahun ajaran baru dimulai.
Sebelumnya, pada Mei 2024, Grobogan menjadi daerah pilot project kerja sama antara UNICEF dan Pusdatin Kemendikbudristek yang melakukan pemetaan dan intervensi ATS di enam desa dari enam kecamatan.
Enam desa yang menjadi lokasi uji coba yaitu Desa Putat (Purwodadi), Tambirejo (Toroh), Jatilor (Godong), Tanggungharjo (Tanggungharjo), Tambahrejo (Wirosari), dan Kradenan (Kradenan).
Dari program ini, teridentifikasi total 18.054 anak yang tergolong ATS.
Mereka terdiri dari anak-anak yang putus sekolah, lulus tidak melanjutkan, belum pernah sekolah, serta yang berhasil kembali ke sekolah.
“Dari proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan saat itu, ditemukan 4.356 anak yang telah kembali bersekolah, sementara 13.697 anak lainnya masih memerlukan intervensi lanjutan, dan satu anak belum bisa diverifikasi,” jelas Sutomo.
Hasil pilot project tersebut sempat menjadi dasar perencanaan program lebih luas, namun hingga kini belum ada perluasan intervensi ke desa atau kecamatan lainnya.
Hal ini menjadi perhatian Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, yang mendorong agar penanganan ATS dilakukan secara terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Masalah ATS ini bukan hanya persoalan pendidikan. Ada faktor sosial, ekonomi, administrasi kependudukan, hingga kondisi keluarga yang perlu didekati secara menyeluruh. Karena itu perlu kolaborasi semua OPD terkait, termasuk Bappeda, Dinsos, Dispermades, dan Dispendukcapil,” imbuh Sutomo.
Hingga kini, belum terlihat koordinasi lintas sektor yang intensif pasca program uji coba tersebut.
Dinas Pendidikan berharap, dengan adanya data yang semakin valid dan rencana kerja yang sudah tersedia, OPD terkait dapat mulai bergerak bersama agar penanganan ATS bisa berjalan lebih sistematis.
Baca Juga: Dua Proyek Andalan Tampil di CJIBF, Bawa Energi Hijau dan Pertanian
Kondisi ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung kebijakan nasional tentang wajib belajar 13 tahun, yang bertujuan memastikan setiap anak Indonesia menempuh minimal jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Menurut Sutomo, Grobogan memiliki potensi besar untuk mendorong percepatan penurunan angka ATS jika semua sektor bergerak bersama. A-Sumber : Suarabaru.id