.jpeg)
Grobogan - Mabes Indonesia,Kepala Desa Cangkring, Kecamatan Tegowanu, berinisial MA ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Grobogan Jawa Tengah. Ia ditahan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana APBDes Desa Cangkring selama enam tahun, mulai 2019 hingga 2024.
Penetapan status tersangka dilakukan pada Jumat (20/6) setelah MA menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan bukti atas dugaan tindak pidana korupsi.
Tersangka langsung ditahan dan ditempatkan di Lapas Kelas IIB Purwodadi untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai 20 Juni hingga 9 Juli 2025.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Grobogan, kerugian negara akibat dugaan penyimpangan ini mencapai Rp 397.944.870.
Beberapa temuan penting dalam kasus ini antara lain: Pemanfaatan tanah bengkok melebihi hak selama 6 tahun. Penghentian pengembalian dana tanah bengkok untuk mantan kepala desa. Penyewaan tanah desa tanpa prosedur resmi.
Tersangka diduga menggelapkan dana sisa kegiatan, tidak dimasukkan sebagai Silpa tahun berikutnya. Ia juga melakukan pinjaman fiktif ke BUMDes tahun 2023.
Selain itu, ia juga menggunakan dana lelang tanah desa tahun 2024 tidak sesuai aturan. Ketidaksesuaian fisik pekerjaan pembangunan juga diduga dilakukan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.
Saat diperiksa sebagai tersangka, MA mengembalikan uang sebesar Rp 349.145.000 secara langsung kepada penyidik sebagai bentuk tanggung jawab.
Kasi Intelijen Kejari Grobogan, Frengki Wibowo menegaskan, pengembalian kerugian negara tidak menghapus proses pidana.
“Uang yang dikembalikan langsung kami sita sebagai barang bukti. Proses hukum tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Frengki, Jumat (20/6).
Hingga saat ini, Kejaksaan telah memeriksa 13 orang saksi, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Tidak menutup kemungkinan akan ada saksi tambahan atau pemeriksaan ahli untuk memperkuat pembuktian.
Ia menekankan, penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Kejari Grobogan dalam pemberantasan korupsi, terutama di tingkat desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah.AN - Sumber Media : Rimol Jateng