GROBOGAN – Mabes Indonesia,
Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pilkada Grobogan menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan pada Rabu (13/11).
Mereka
mengecam keras tindakan oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang
diduga melakukan intervensi terhadap penerima manfaat (KPM) terkait pilihan
politik dalam Pilkada Grobogan.
Dalam aksi
yang berlangsung dengan tertib, peserta demo membentangkan spanduk dan membawa
selebaran yang berisi berbagai tuntutan.
Salah
satunya adalah agar Pilkada Grobogan 2024 berjalan damai tanpa adanya
intervensi atau penekanan terhadap warga.
“Ciptakan
Pilkada damai tanpa intervensi dan penekanan,” demikian bunyi salah satu
tuntutan dalam selebaran yang dibacakan oleh peserta aksi.
Mereka juga
mengecam keras tindakan oknum pendamping PKH yang diduga telah menanyakan
pilihan politik KPM saat antri bantuan di Asemrudung.
“Pendamping
PKH bukan antek penguasa Grobogan. Miris!” tulis para demonstran lainnya.
Korlap
aksi, Ali Rukamto, menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula saat oknum
pendamping PKH di Asemrudung menanyakan pilihan politik para penerima bantuan.
“Saya sendiri
pilih 01, siapa yang pilih 01 tunjuk jari, siapa yang pilih 02 tunjuk jari,”
ujar Ali menirukan ucapan oknum tersebut.
Menurut
Ali, tindakan tersebut jelas melanggar kode etik dan surat pernyataan yang ada.
Oleh karena itu, mereka mendesak agar kasus ini segera diusut tuntas.
"Kami
punya bukti rekaman dan video dari kejadian itu," tegasnya.
Audiensi
dengan pihak terkait pun digelar setelah aksi damai tersebut.
Perwakilan
peserta aksi dipertemukan dengan Korcam PKH Tyas Aryanti, Ribut Arikorata, dan
Panwascam Geyer Murni Hartanto, dengan pengawalan dari aparat Polsek Geyer.
Audiensi yang
berlangsung sekitar dua jam tersebut menghasilkan pernyataan dari pendamping
PKH di Asemrudung yang mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak
mengulangi tindakan serupa.
“Pendamping
PKH tersebut telah membuat perjanjian tertulis untuk tidak mengulangi
perbuatannya,” ungkap Camat Geyer, Oetojo, yang turut memfasilitasi pertemuan
tersebut.
Dengan adanya
klarifikasi ini, masyarakat berharap agar kasus serupa tidak terulang dan
Pilkada Grobogan dapat berlangsung secara jujur dan adil. Rr – Sumber : Radar
Kudus
.jpg)